MENEROPONG PILKADA JAWA BARAT

Tanggal 13 April 2008 ini, masyarakat Jawa Barat akan melaksanakan pemilihan orang untuk menduduki kursi no. 1 dan 2 di Provinsi Jawa Barat alias Gubernur Jawa Barat. Urang Jawa Barat di 25 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat akan memilih pemimpin pemerintahan di provinsinya.Tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah maju untuk bertarung dalam memperebutkan “Kursi Empuk tapi Panas” itu. Dany Setiawan berpasangan dengan Iwan Sulanjana, Agum Gumelar berpasangan dengan Nu’man Abdul Hakim dan Ahmad Heryawan berkolaborasi dengan Dede Yusuf. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah saha atuh nu bakal kapilih?

Pertanyaan itu adalah pertanyaan umum yang hanya bisa dijawab setelah proses pemilihan dan perhitungan suara, baik dengan sistem quick count atau mungkin “slow count” selesai dilaksanakan. Di luar daripada hasil proses itu, ada dua hal yang mungkin menarik untuk dijadikan topik bahasan yang membuat semua orang berubah menjadi pengamat politik yang handal dalam menganalisa.

Pertama adalah proses pre-election nya, baik itu masa mencari pasangan, lobi-lobi politik mencari dukungan partai politik, kampanye gembar-gembor program, manuver-manuver pretensi masing-masing calon, kemudian prediksi-prediksi kantong-kantong pendukung masing-masing calon dan lain sebagainya. Sudah diketahui bahwa ketiga calon telah mendapat dukungan dari masing-masing partai sponsornya. Dany dan Iwan (AMAN) diusung oleh Partai Golkar, Agum-Nu’man (AMAN) di tandu oleh PDIP dan Heryawan-Dede (HADE) di gendong PKS. Jadi sudah jelas tiap partai pendukung tersebut akan berupaya sedemikian rupa untuk meraup sebanyak mungkin dukungan dari urang Jawa Barat dengan membentuk panitia pemenangan pilkada bagi masing-masing jagonya. Pada proses ini mungkin saja terjadi fenomena klise “Money Politic” yang kenyataannya cukup efektif menggalang pendukung apalagi dengan “serangan fajar”, mungkin dengan uang cukup 50.000 rupiah orang akan mendukungnya, hal ini terkait dengan kondisi ekonomi rakyat yang sedang morat-marit. Atau bagi-bagi sembako dengan memanfaatkan kondisi masyarakat yang “terengah-engah” menghadapi kenaikan harga sembako. Padahal calon yang sering obral uang dan bantuan patut di curigai watak kepemimpinannya kelak, mereka akan lebih cenderung berwatak “rentenir yang korup” yaitu memberi sedikit mengambil banyak. Karena program mereka yang pertama adalah mengembalikan dulu pengeluaran mereka kemudian membayar “iuran” kepada partai pendukungnya, rakyat mah ke wae…bodohi dan bohongi lagi.

Kedua adalah post-election, salah satunya adalah mengakui dengan lapang kemenangan calon lain ini fenomena klise kedua dari proses pemilihan di Indonesia. Beberapa kasus kerusuhan, perusakan, demonstrasi dan lain sebagainya terjadi di beberapa wilayah Indonesia baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun sampai di tingkat pemilihan gubernur. Seperti yang masih menjadi dilema sampai sekarang pemilihan Gubernur Maluku Utara yang terkatung-katung dan saling lempar tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dalam hal ini Depdagri dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, rakyat di hasut untuk demo oleh oknum-oknum yang di bayar ataupun oknum-oknum yang menginginkan posisi atau keuntungan pribadi jika salah satu calon yang didukungnya menang atau malah merasa “dirugikan” karena gagal mendapat posisi dan keuntungan karena calonnya kalah. Rakyat dan asset berupa infstruktur yang berasal dari keringat rakyat di rusak, aparat keamanan hanya nonton saja. Kemungkinan seperti itu bisa terjadi di dalam proses Pilkada Jawa Barat dengan banyaknya calo-calo politik dan atau Poli-tikus konyol yang bukan politician sejati.

Berbicara tentang kemungkinan siapa yang menang, boleh saja orang akan melihat basis kantong-kantong partai pendukungnya. Di lihat dari sisi ini, kemungkinan terbesar pasangan DAI akan menang karena di Jawa Barat Partai Golkar masih mendominasi di sebagian besar wilayah Jawa Barat, tapi belum tentu juga karena PDIP yang mendukung AMAN juga menduduki posisi terbesar kedua di Jawa Barat yang ketenaran namanya mungkin sedikit di atas DAI. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah kans pasangan HADE bagaimana? Dari sisi partai yang mendukung jelas PKS hanya menang di sebagian kecil saja wilayah Jawa Barat, tapi ketenaran Dede Yusuf mungkin lebih trendi di mata masyarakat yang sudah terjejali virus sinetron. Jadi segala kemungkinan masih bisa saja terjadi.

Mengedepankan kesejahteraan masyarakat adalah retotika yang sangat membosankan yang selalu dilontarkan dalam setiap kampanye oleh semua calon. Tapi apakah mereka tahu artinya sejahtera bagi rakyat Jawa Barat? Itulah pertanyaan yang harus di jawab oleh Gubernur yang terpilih nantinya. Seperti di ketahui meski merupakan Hinterland dari Ibukota Negara, Jawa Barat masih menjadi daerah yang tertinggal dalam berbagai hal, terutama IPM; Kesehatan, Pendidikan dan Daya Beli. Masih tinggi kasus kematian akibat penyakit-penyakit dasar yang seharusnya sudah dapat hilang, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dengan adanya warga yang tidak dapat mengenyam pendidikan ataupun sekolah yang runtuh dan rusak memilukan, kelaparan masih saja terjadi di bumi Jawa Barat yang terkenal daerah paling subur di Indonesia. Sebuah tantangan yang tidak boleh hanya ditanggung, dirasakan dan di tanggulangi oleh masyarakat semata seperti selama ini terjadi, tapi harus menjadi usaha dan cita-cita bersama yang jika kalau mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono “saling ber-sinergi” antara masyarakat dengan pemerintah.

Sekarang kita tunggu bagaimana Urang Jawa Barat menentukan nasibnya di masa yang akan dating dengan memilih calon pemimpin mereka untuk menuju Jawa Barat yang lebih baik. Seperti perkataan dari Maharaja Niskala Wastu Kancana dalam prasasti Kawali ” ..Nu najur sagala desa..aya ma nu pandeuri..pakena gawe ring hayu paken heubeul jaya dina buana…” Hayu ah urang babarengan pajukeun Jawa Barat dengan memilih yang terbaik.